Donald Trump Mulai Abaikan Netanyahu,Mantan PM Israel: Tuntutan Tel Aviv di Gaza Tak Lagi Didengar

  Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut mulai mengabaikan tuntutan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait konflik di Jalur Gaza.

Klaim tersebut disampaikan mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak di tengah perkembangan terbaru rencana perdamaian Gaza yang digagas pemerintahan Trump.

Barak menilai posisi Israel dalam proses diplomasi yang dipimpin Washington kini tidak lagi sekuat sebelumnya.

Menurutnya, perubahan arah proposal perdamaian menunjukkan bahwa sejumlah tuntutan utama Tel Aviv mulai kehilangan tempat dalam pembahasan.

Barak bahkan menyebut Trump tidak lagi memberikan perhatian yang sama terhadap aspirasi Netanyahu dalam upaya mengakhiri konflik Gaza.

Ia menilai hubungan antara Trump dan Netanyahu telah mengalami keretakan yang cukup dalam.

Kondisi itu, menurut Barak, turut membuat daya tawar pemerintah Israel dalam proses negosiasi menjadi semakin lemah.

Terlebih, rancangan kesepakatan terbaru disebut lebih menitikberatkan pada penghentian pertempuran dan pengaturan masa depan Gaza.

Sejumlah tuntutan Israel, termasuk terkait pelucutan senjata Hamas dan pengasingan para pemimpinnya, disebut tidak lagi menjadi bagian utama dalam kerangka tersebut.

Barak menilai perkembangan ini menjadi kenyataan pahit bagi pemerintahan Netanyahu yang selama ini berupaya mempertahankan sejumlah kepentingannya di Gaza.

Di sisi lain, Hamas telah menyatakan menerima proposal yang diajukan mediator untuk menyelesaikan tahapan tersisa dari kesepakatan gencatan senjata.

Sementara Israel belum memberikan respons resmi terhadap draf tersebut, meski penolakan dari sejumlah politikus sayap kanan Israel mulai bermunculan.

Seperti diketahui, Ehud Barak, melontarkan kritik tajam terhadap posisi pemerintahan Benjamin Netanyahu di tengah perkembangan terbaru rencana perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Barak menilai Israel mulai kehilangan pengaruh dalam proses diplomasi yang dipimpin Washington.

Bahkan, ia menyebut Trump tidak lagi memberikan kepercayaan penuh kepada Netanyahu sehingga berbagai kepentingan Israel dinilai tidak lagi menjadi prioritas dalam pembahasan penyelesaian konflik Gaza.

Pernyataan tersebut disampaikan Barak dalam wawancara dengan lembaga penyiaran publik Israel, KAN, pada Minggu (2/8/2026).

Menurut Barak, isi kerangka kerja terbaru mengenai Gaza menunjukkan perubahan arah kebijakan Amerika Serikat terhadap konflik di kawasan tersebut.

Ia mengatakan bahasa dalam dokumen tersebut memang masih bersifat umum, tetapi arah kebijakannya dinilai sudah jelas.

"Bahasa dalam perjanjian itu sangat ambigu, tetapi arah umumnya jelas. Israel dan tuntutannya diabaikan," kata Barak, mengutip dari Andolu.

Ia juga menjelaskan bahwa rancangan kesepakatan tersebut tidak lagi mewajibkan pelucutan senjata Hamas secara menyeluruh, tidak mengatur pengasingan pimpinan Hamas dari Jalur Gaza, maupun penarikan seluruh persenjataan kelompok tersebut.

Sebaliknya, menurut Barak, fokus utama dalam kerangka tersebut adalah menghentikan pertempuran serta mengembalikan kendali atas sekitar 53 persen wilayah Gaza, bukan 65 persen seperti yang selama ini diinginkan Israel. Barak menyebut kondisi tersebut sebagai kenyataan yang pahit bagi pemerintah Israel.

Netanyahu Dinilai Kehilangan Kepercayaan Trump

Lebih lanjut Barak menilai perubahan isi proposal perdamaian itu tidak terlepas dari memburuknya hubungan pribadi antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu.

Menurutnya, Presiden AS tidak lagi memberikan perhatian yang sama terhadap aspirasi pemerintah Israel.

"Kenyataan pahitnya adalah Trump tidak lagi memperhatikan Netanyahu, dan semua ini sangat mengkhawatirkan," ujarnya.

Ia mengklaim Netanyahu telah kehilangan daya tawar dalam setiap pembahasan dengan Washington.

Bahkan, menurut Barak, lingkaran dalam Trump juga mulai kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Netanyahu.

"Hubungan Trump dengannya telah mengalami keretakan yang dalam," katanya.

Barak menilai situasi tersebut membuat Israel tidak lagi memiliki posisi yang kuat dalam menentukan arah penyelesaian konflik Gaza.

Terlebih selama proses penyusunan kesepakatan tidak melibatkan Israel secara langsung. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa Washington kini lebih memilih bergerak bersama para mediator dibanding menunggu persetujuan pemerintah Netanyahu.

"Israel tidak memiliki suara dalam masalah ini. Kesepakatan itu dicapai tanpa kehadiran Israel di meja perundingan," ujar Barak.

Hamas Setujui Proposal Mediator, Israel Belum Beri Respons

Pernyataan Barak muncul setelah Dewan Perdamaian merilis draf bertajuk "Peta Jalan untuk Menyelesaikan Implementasi Rencana Perdamaian Komprehensif Presiden Trump di Gaza."

Dokumen tersebut memuat tahapan implementasi lanjutan yang mencakup pengaturan keamanan, administrasi pemerintahan, masa transisi, hingga jalur politik menuju penyelesaian konflik.

Tak lama setelah dokumen dipublikasikan, Juru Bicara Hamas Hazem Qassem menyatakan kelompoknya menerima proposal yang diajukan para mediator guna menyelesaikan tahapan tersisa dari perjanjian gencatan senjata.

Sementara itu, pemerintah Israel hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terhadap draf tersebut.

Namun, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, langsung menolak proposal tersebut. Politikus sayap kanan itu menyebut isi kesepakatan tidak dapat diterima dan tetap mendesak agar operasi militer Israel di Gaza terus dilanjutkan.

Ketegangan Timur Tengah Masih Tinggi

Selain menyoroti perkembangan di Gaza, mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak juga mengomentari kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran.

Barak mengingat kembali pernyataan Trump yang menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mengikuti keputusan yang diambil Washington.

Menurutnya, pernyataan tersebut mencerminkan bahwa Israel saat ini tidak memiliki ruang yang cukup untuk mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat, sementara sejumlah negara Teluk justru terus mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.

Barak menilai keputusan Trump membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran bukanlah hal yang mengejutkan. Ia berpendapat Presiden AS sejak awal tidak menginginkan konflik berskala besar yang berpotensi memperluas ketegangan di Timur Tengah.

Menurut Barak, peluang tercapainya kesepakatan dengan Iran tetap terbuka apabila sejumlah syarat dapat dipenuhi, seperti pencabutan sebagian sanksi ekonomi, pencairan aset Iran yang dibekukan, serta penyelesaian persoalan keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

Meski demikian, Barak mengingatkan bahwa program nuklir Iran masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius.

Ia menilai setiap upaya diplomasi tetap harus dibarengi dengan pengawasan terhadap perkembangan kemampuan nuklir Teheran agar tidak memicu ancaman baru di kawasan.

Hingga kini, perbedaan sikap antara Washington, Teheran, dan Tel Aviv menunjukkan bahwa proses penyelesaian konflik di Timur Tengah masih menghadapi tantangan besar.

Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi arah negosiasi mengenai Gaza maupun kebijakan keamanan di kawasan Timur Tengah secara keseluruhan.