KSP laporkan penguatan pengawalan program prioritas Nasional

 Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman memaparkan penguatan kinerja lembaga dalam mengawal program prioritas nasional pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta

RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso tersebut membahas akselerasi penguatan peran KSP dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan merupakan tindak lanjut surat DPR RI Nomor B/6268/PW.01/05/2026.

“Rapat hari ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan dalam mendukung akselerasi program prioritas nasional, penyelesaian hambatan implementasi di lapangan, serta pengelolaan isu strategis secara lebih terintegrasi dan responsif,” kata Dudung.

Dalam rapat tersebut, Dudung memaparkan realisasi anggaran KSP tahun 2025 yang mencapai Rp87,52 miliar atau 96,57 persen dari pagu setelah efisiensi sebesar Rp90,63 miliar. Sebelumnya, pagu anggaran KSP tercatat Rp108,28 miliar sebelum penyesuaian.

Untuk tahun anggaran 2026, KSP memperoleh pagu awal Rp35,16 miliar. Pada 6 Mei 2026, lembaga tersebut mendapat tambahan anggaran Rp79,35 miliar sehingga total anggaran menjadi Rp114,51 miliar.

Dudung menyebut penguatan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung fungsi KSP dalam pengawalan program prioritas nasional, pengelolaan isu strategis, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta penyampaian rekomendasi kepada Presiden.

Ia menjelaskan sepanjang 6 Januari hingga 29 Mei 2026, KSP telah melaksanakan sekitar 800 kegiatan koordinasi dan 81 verifikasi lapangan yang mencakup berbagai program prioritas, antara lain swasembada pangan, energi dan air, reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta penguatan pendidikan, teknologi, digitalisasi, dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, sejak 28 April 2026 KSP menyusun 56 laporan Monitoring Program dan Isu Harian (MPIH) serta 15 laporan harian Kepala Staf Kepresidenan kepada Presiden sebagai instrumen pemantauan percepatan program.

Dalam pengawalan program prioritas nasional, KSP memfokuskan pada delapan klaster pembangunan, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

Dudung juga menyampaikan KSP masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan lima fungsi utama, kebutuhan penambahan sumber daya manusia, serta dukungan peralatan kerja. Meski demikian, KSP menegaskan komitmen untuk memperkuat kinerja agar pengawalan program berjalan lebih efektif dan terukur.

“Kami berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dan pencapaian target pembangunan nasional,” kata Dudung.

Usai RDP, Dudung menegaskan KSP berperan sebagai penyaring strategis bagi Presiden melalui pendekatan proaktif dan responsif. Program “KSP Mendekat” juga dijalankan untuk mempercepat koordinasi dan penyelesaian aduan dari masyarakat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga.