Menteri PANRB apresiasi kesiapan Polri kelola arus mudik 2025

 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi Polri khususnya Korlantas Polri memegang peran strategis dalam mendukung kelancaran arus mudik 2025.

Hal itu mengingat Korlantas Polri merupakan salah satu leading sector dalam penyelenggaraan pelayanan mudik. Sebab, pelayanan publik yang sigap, cepat, dan terkoordinasi adalah prioritas utama selama masa mudik.

"Kementerian PANRB menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polri atas kesiapan dan kinerja luar biasa dalam menjaga ketertiban dan kelancaran arus mudik tahun ini," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta

Dia menyampaikan berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa pemerintah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan aman dan nyaman.

Rini mengungkapkan penggunaan sistem pemantauan berbasis digital yang dioperasikan oleh Korlantas Polri merupakan langkah maju dalam mendukung transformasi digital dan reformasi birokrasi berbasis data.

Teknologi ini memungkinkan pemantauan lalu lintas secara real-time serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam kondisi darurat.

Selain itu, layanan pengaduan masyarakat melalui kanal LAPOR! tetap dioptimalkan untuk menampung keluhan serta memberikan informasi terkini seputar mudik.

Dia juga mengapresiasi inovasi Korlantas Polri dalam pemanfaatan sistem tilang elektronik (ETLE) serta sistem manajemen lalu lintas berbasis teknologi, yang semakin meningkatkan kepatuhan dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas.

"Apa yang dilakukan Korlantas adalah memanfaatkan transformasi digital dalam tata kelolanya. Korlantas memanfaatkan integrasi data di dalam memastikan layanan-layanan terkait dan ini tentunya sudah sejalan dengan reformasi birokrasi yang selalu kita gaungkan," ujarnya.

Untuk mendukung kelancaran arus mudik 2025, Rini menilai sinergi antara Polri dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Perhubungan, TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, sangat krusial untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pemudik, serta memastikan pelayanan esensial tetap berjalan dan menjaga inklusivitas dengan pemberian layanan optimal terhadap pemudik kelompok rentan.

Mengingat arus mudik dan arus balik Idulfitri berlangsung selama 24 jam non-stop dan bersifat masif melalui moda darat, laut, dan udara, dia mengharapkan Polri bersama instansi terkait untuk bekerja secara optimal dalam mengawal proses ini. Kementerian PANRB pun siap memberikan dukungan dan pendampingan dari aspek tata kelola pelayanan publik.

"Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah dan aparat keamanan, kami optimis bahwa mudik tahun ini dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat," tutur Rini.

Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat mudik, Pemerintah telah menerapkan kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA) bagi ASN. FWA ini berlaku pada 24–27 Maret 2025 sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB No. 2 Tahun 2025.

"Kebijakan pemerintah ini (flexible working arrangement) sangat membantu sekali, kaitannya dengan arus mudik," tambah Kepala Korlantas Irjen Pol Agus Suryonugroho.

Momentum mudik merupakan tradisi penting bagi masyarakat Indonesia yang memerlukan pengelolaan arus transportasi secara optimal. Korlantas Polri berkomitmen untuk memastikan kelancaran mudik agar masyarakat dapat bersilaturahmi dengan aman dan nyaman.

"Operasi ketupat adalah operasi kemanusiaan dan yang paling terpenting adalah selamat. Dan bahkan dalam Operasi Ketupat tagline Pak Kapolri adalah mudik aman, keluarga nyaman, selamat sampai tujuan," pungkasnya.